PARE PARE — BERITA REVOLUSI ~ Walikota Parepare, H. Tasming Hamid mempersilahkan elemen masyarakat terutama pers untuk kritis terhadap kinerja Pemkot Parepare dengan obyektif dan akurat.
“Saya tidak anti kritik, namun dalam melakukan kritikan harus mencerahkan dan penyampaiannya harus informatif dan obyektif,” ujar Tasming dalam sambutannya saat acara pelantikan pengurus Persatuan Wartawn Indonesia ( PWI ) Kota Parepare kemarin, Kamis, 3 September 2025.
Peran pers sangat strategis dalam mendukung pembangunan kota Parepare, sehingga sinergitas antara pers dan pemerintah sangat diharapkan dalam memberikan informasi yang obyektif.
” Saya menjadi anggota DPRD sampai menduduki jabatan Walikota, itu karena peran pers dalam mengkritisi dan memberikan masukan kepada saya dalam mengambill keputusan. Saya selalu terbuka kepada teman teman wartawan, bahkan ruangan saya waktu wakil ketua DPRD tidak saya kunci dan saya bebaskan wartawan masuk kesitu meski saya tidak ada ,” jelas Tasming.
Walikota Parepare mengharapkan peran PWI mengajak insan pers untuk turut bersinergi dengan pemerintah kota Parepare dalam pembangunan kota Parepare menuju Parepare yang maju dan sejahtera.
Ketua PWI Kota Parepare, Fatahuddin dalam sambutannya menjamin anggotanya yang terhimpun dalam pengurus PWI kota Parepare adalah wartawan kredibel yang memiliki media yang jelas dan aktif memproduksi berita yang informatif dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kota Parepare.
Ditempat yang sama, Sekretaris PWI provinsi Sulawesi Selatan, Faisal Palapa, menekankan PWI Parepare dalam menjalin sinergitas dengan pemerintah Kota Parepare agar berfokus pada peningkatan sumber daya wartawan melalui pendidikan dan pelatihan.
Pelantikan Pengurus PWI Parepare yang berlangsung di Auditorium BJ Habibie Parepare, Rabu 3 September dikukuhkan oleh Sekretaris PWI Provinsi Sulawesi Selatan, Faisal Palapa disaksikan Walikota Parepare, H. Tasming Hamid dan dihadiri oleh Wakil Walikota Parepare, H. Hermanto beserta jajaran Forkopimda, perwakilan perguruan Tinggi, pejabat instansi pemerintah dan BUMN serta perwakilan dari beberapa organisasi dan Lembaga.
