PARE PARE — BERITA REVOLUSI ~ Beberapa hari ini media online menyuguhkan berita yang mengarah kepada kinerja Walikota Parepare, disisi lain sederetan media online justru menyoroti kinerja Ketua DPRD Parepare.
Keberpihakan pada pihak tertentu ( Ketua DPRD dan Walikota Parepare ), ini dijumpai pada pemberitaan sejumlah media online tentang citra negatif kinerja walikota dan ketua DPRD Parepare.
Sesuai pengamatan kami, pemicunya adalah, perbedaan pendapat atau kepentingan yang tidak sejalan antara kedua pihak ( DPRD dan Pemerintah Kota Parepare ). Akhirnya, menyeret ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir dan Walikota Parepare, Tasming Hamid terteropong kinerja negatifnya yang disajikan media berbeda.
Sepertinya genderang perang tertabuh, saat Ketua DPRD memberikan komentar di salah satu media online tentang rencana DPRD Parepare melakukan Interpelasi ke Walikota Parepare.
Bahkan Ketua Harian Partai Golkar Parepare itu menpertegas, jika substansinya sesuai dengan prinsip interpelasi, disertai buntunya komunikasi Pemkot Parepare adalah akar persoalan yang lebih dalam.
Tidak lama setelah rencana Interpelasi dipublikasikan, muncullah berita terkait anggaran operasional rumah dinas ketua DPRD Parepare, di duga tidak sesuai mekanisme yang melibatkan Kaharuddin Kadir.
Saya tidak terlalu jauh mengupas rencana Interpelasi maupun anggaran operasional rumdis DPRD, tapi lebih fokus mengamati peran wartawan dalam mencerna kondisi politik Parepare saat ini, hingga dikemas menjadi produk berita.
Pun saya tidak buru-buru menjustifikasi, jika wartawan jadi alat dari kedua kubu tersebut untuk saling serang lewat penyebaran berita di media massa.
Hanya saja, saat mengamati berita tentang Interpelasi, ada beberapa media mewartakan dan banyak juga yg pasif. Begitupun sebaliknya, justru media yg pasif tadi, tiba tiba kompak menggeruduk anggaran operasional rumdis ketua DPRD RD Parepare, lewat produk berita.
Wartawan memiliki peran penting dalam menyajikan informasi yang akurat dan objektif kepada publik. Kaidah itu dipenuhi wartawan tersebut dalam melahirkan produk jurnalistik, baik obyek interpelasi maupun tunjangan rumah dinas ketua DPRD Parepare.
Namun fenomena ini telah menggambarkan, jika media maupun wartawan di Parepare terbelah. Dan ini merupakan alamat buruk bagi keberlangsungan jurnalis di Parepare, karena sudah jadi alat dari kedua kubu, dan tentunya jauh dari kata independen.
Saya tahu persis, teman teman jurnalis dan pemilik media, sangat paham rambu rambu
Pers. Hanya saja sebagian mungkin terseret, bisa saja akibat keterpaksaan, sehingga Independensi dikesampingkan untuk sementara.
Independensi itu tidak tergoyahkan jika insan pers kompak merawatnya. Fungsi pers sebagai pilar ke empat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Pers merupakan satu satunya pilar dari empat pilar demokrasi yang paling transparan dan sulit didistorsi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Namun bisa saja jadi alat pendora politikus untuk saling gebuk lewat serangan berita, itu jika insan pers abai merawat Independensi. Dulkin Sikki ( Ketua Dewan Penasehat PWI Parepare )
