JAKARTA — BERITA REVOLUSI ~ Kendati puluhan Mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di gedung KPK dan Kemendagri kemarin, menuntut proses hukum terhadap walikota beserta kroninya terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan korupsi. Namun sekda Parepare memilih bungkam.
Amarun Agung Hamka, Sekretaris Daerah ( Sekda ) Kota Parepare saat dihubungi media ini, Rabu 4 Februari 2026 terkait namanya diseret dalam demo mahasiswa tersebut memilih bungkam. Bahkan pesan singkat yang dikirimkan via WhatsApp untuk dimintai komentarnya, tidak digubris.
Diketahui, Rombongan Mahasiswa yang mengatas namakan Gerakan Aktivis Mahasiswa Anti Korupsi melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dan kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa 3 Februari ,2026, menuntut agar Walikota dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare beserta kroni Tasming Hamid untuk di proses hukum terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan korupsi.
Dalam orasinya, Mahasiswa mengungkapkan , adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran dilakukan walikota Parepare, Tasming Hamid yang juga melibatkan Sekda Parepare, Amarun Agung Hamka.
Diuraikan dugaan penyalahgunaan wewenang sehingga terjadi kebijakan bermasalah yang dinilai merugikan keuangan daerah meliputi, pengadaan mobil dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare dengan nilai Rp2,6 miliar, rehabilitasi rumah jabatan Wali Kota Parepare senilai kurang lebih Rp2 miliar.
Terjadinya kegagalan pembayaran penuh Tunjangan Profesi Guru kepada sekitar seribu guru akibat kelalaian administratif pemerintah daerah, salah satu menjadi sorotan mahasiswa.
Menurutnya, Ketika guru dipaksa menerima hak setengah, tapi rumah dinas direnovasi miliaran dan mobil dinas dibeli mewah, di situ publik berhak curiga ada yang salah dalam pengelolaan APBD.
Sementara sorotan lainnya ditujukan terhadap kroni Walikota Parepare, Tasming Hamid yakni kakak kandung TSM, H. Mistang Hamid dan konsultan politik Syaiful Bahri. Keduanya diduga oleh pengunjuk rasa berperan mengatur proyek dan pungutan fee 20 persen dari pagu anggaran untuk setiap anggaran proyek yang dilaksanakan Pemkot Parepare.
Menurut salah satu orator aksi demo, rangkaian dugaan penyalah gunaan wewenang dan dugaan korupsi yang diungkapkan itu, bukan sekadar gosip sehingga harus diusut. “Kalau dibiarkan, korupsi di daerah akan terus tumbuh subur,” ujarnya.
Koordinator Aksi unjuk rasa, Fajri Mafasa menyampaikan ultimatum terbuka kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Berjanji akan kembali melakukan aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih banyak, apabila tuntutannya tidak dipenuhi dalam waktu 3×24 jam.
