PARE PARE — BERITA REVOLUSI ~ Keputusan Pemerintah Kota Parepare membentuk satgas adalah kebijakan yang tidak cerdas dan akan melemahkan fungsi RT dan RW. Ini di katakan Wakil Ketua Komisi I Asyari Abdulah melalui akun Instagramnya.
Keputusan pembentukan satgas kelurahan dipilih melalui kajian komprehensif dengan menimbangkan kebijakan Presiden tentang efisiensi anggaran. Sementara satgas yang dibentuk, rencananya diberi honorarium dua kali lipat dari gaji RT/RW.
RT dan RW dalam memberikan pelayanan, lebih paham akan kebutuhan masyarakat dibanding yang berkantor di ruang ruang ber AC milik Pemkot Parepare.
Gaji RT/RW saat ini tidak sebanding dengan tanggung jawab yang diemban, dimana harus melayani warga 1 x 24 jam. Semestinya Pemkot Parepare memberikan penguatan kapasitas kepada RT dan RW dengan perhatian khusus kepada kesejahteraan mereka.
“Saya berharap, Pemerintah Kota mengkaji ulang program ini yang sama sekali bukan hal penting dan mendesak untuk dilakukan. Lebih baik anggaran yang ada kita fokuskan untuk kegiatan yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat kita,” tegas Asyari.
