PARE PARE — BERITA REVOLUSI ~ Mundurnya pejabat Pemerintah Kota Parepare secara berantai, mulai Kadis Pendidikan, Kadis kesehatan dan terakhir Direktur RSUD Andi Makkasau dan Direktur Rumah Sakit Regional Hasri Ainun Habibie Senin, (20/04/2026), diduga adanya kesalahan pengelolaan Pemerintahan Kota Parepare.
Tidak adanya alasan kuat atas pengunduran diri keempat pejabat Pemkot Parepare, memunculkan beragam opini dari beberapa elemen masyarakat Kota Parepare, mengarah pada kecurigaan adanya pengelolaan pemerintahan kota Parepare tidak wajar dibawa kendali Tasming Hamid sebagai Walikota Parepare.
Tokoh Masyarakat Parepare, H. Amran Ambar melalui percakapan group WhatsApp, Kamis ( 23/04/2026 ) menilai, jika pengunduran diri pejabat tersebut hanya karena alasan untuk konsentrasi sebagai pegawai fungsional, maka hal itu tidak masuk akal.
‘Itu sesuatu yang kurang masuk akal seorang kepala dinas, tidak ada larangan untuk bertindak fungsional. Tidak ada orang yang mau kembali ke awal, kecuali menguntungkan,” kata Amran.
Amran, yang getol memperjuangkan usaha kecil dan menengah, menilai, apabila pengunduran diri direktur RSUD Andi Makkasau dan RS Hasri Ainun Habibie tersebut dikarenakan posisinya sudah tidak menguntungkan, maka ada sesuatu yang terjadi diluar aturan atau turbulensi.
Aktivis kota Parepare dari LSM Fokus, Mulyadi menduga, fenomena pengunduran diri pejabat Pemkot Parepare secara berantai, adanya tendensi politik politik.
“Kalau saya amati, ini ada tendensi Politik, bisa saja ada tekanan,” kata Mulyadi tanpa merinci tendensi politik dan tekanan yang dimaksud.
Terpisah pengamat sosial sekaligus praktisi hukum, H. Makmur Raona, S.H justru menyesalkan sikap tertutupnya anggota DPRD dengan adanya fenomena mundurnya pejabat secara berantai dalam waktu berdekatan Bahakan ada yang bersamaan waktu pengunduran dirinya sebagai pejabat puncak di lingkup kerjanya.
“Pimpinan DPRD harus meminta jawaban dari walikota terkait mundurnya beberapa pejabat dalam waktu berdekatan, karena ini seperti sesuatu yang tidak wajar. Kalau perlu DPRD gelar RDP dengan mengundang walikota dan pejabat yang mengundurkan diri tersebut berikut pihak pihak yang terkait,” ujar Makmur.
Sikap abainya DPRD atas beberapa masalah yang menarik perhatian publik terkait pengelolaan pemerintahan Parepare, dibawa kendali Walikota Parepare, H. Tasming Hamid, patut di curigai jika anggota DPRD dan Walikota Parepare saling menyandera.
Fenomena mundurnya pejabat esolon II Pemkot Parepare secara berantai bisa menjadi alarm adanya masalah sistemik, bisa saja dipicu tekanan politik , atau dugaan adanya gaya kepemimpinan Walikota Parepare Tasming Hamid, otoriter.
Spekulasi lainnya menduga, mundurnya pejabat Pemkot secara berantai diduga karena enggan mengeksekusi proyek yang dianggap berisiko hukum atau adanya intervensi anggaran yang menyimpang.
Sumber lain berpendapat, apabila pejabat merasa dipaksa melanggar aturan demi kepentingan politik atasan, maka pengunduran diri menjadi bentuk protes atau upaya penyelamatan diri.
